 |
| Bupati Pati, Sudewo |
SUARAMILENIALKALBARNEWS.COM (PATI)–
Gelombang kritik terhadap Bupati Pati, Sudewo, semakin menguat. Setelah menuai
protes besar akibat kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 Persen, kini Sudewo kembali menjadi
sorotan usai memberhentikan 220 pegawai honorer RSUD RAA Soewondo Pati tanpa
memberikan pesangon.
Kebijakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal ini diumumkan pihak manajemen rumah sakit pada Agustus 2025.
Para mantan pegawai mengaku hanya menerima manfaat Jaminan Hari Tua (JMO) dari
BPJS Ketenagakerjaan, tanpa pesangon atau kompensasi lain, meski sebagian telah
mengabdi puluhan tahun.
Salah seorang korban PHK, Ruha,
yang sudah bekerja di RSUD Soewondo selama 20 tahun, menyampaikan
kekecewaannya.
“Kami diberhentikan tanpa
pesangon, tanpa pengalihan kerja, dan tanpa penghargaan. Padahal kami sudah
lama mengabdi,” ujarnya, dikutip dari Suaracom.
Ratusan eks pegawai tersebut
berencana bergabung dalam aksi demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 yang
digalang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo
mengembalikan pekerjaan atau memberikan hak-hak yang layak.
Gelombang protes ini terjadi
hanya beberapa minggu setelah kontroversi kenaikan PBB-P2 sebesar 250 Persen
yang memicu penolakan luas. Kebijakan pajak tersebut bahkan memaksa intervensi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rapat evaluasi, Pemkab Pati
akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan mengembalikan tarif ke besaran tahun
2024, serta menjanjikan pengembalian kelebihan pembayaran kepada warga.
Meski demikian, pembatalan pajak
tak meredakan kemarahan publik. Sejumlah tokoh masyarakat menilai gaya
kepemimpinan Sudewo terlalu terburu-buru mengambil kebijakan tanpa
mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
Dengan aksi demonstrasi besar
yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang, situasi politik di Pati
diperkirakan memanas. Unjuk rasa ini diyakini akan menjadi momen krusial yang
menentukan arah hubungan antara pemerintah daerah dan warganya, di tengah desakan
sebagian pihak agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. (tim Liputan).
Editor : Putri
Social Header