Mahasiswa Ketapang Minta SOP MBG Ramadan Lebih Adaptif dan Transparan

Mahasiswa Ketapang Minta SOP MBG Ramadan Lebih Adaptif dan Transparan

SUARAMILENIALKALBARNEWS.COM (KETAPANG) – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara menjadi sorotan di bulan Ramadan. Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) menyampaikan perhatian terhadap komposisi menu serta mekanisme distribusi makanan kepada siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa.

 

Sorotan tersebut mencuat setelah beredarnya foto menu MBG yang terdiri dari roti, telur rebus, dan jajanan kemasan. Menu itu memunculkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian standar gizi serta efektivitas pembagian makanan di bulan puasa.

 

Bulan Ramadan memiliki karakteristik khusus karena mayoritas siswa menjalankan ibadah puasa. Perubahan pola konsumsi makanan dinilai perlu direspons dengan penyesuaian komposisi menu maupun waktu distribusi agar program tetap relevan, bermanfaat, dan tidak mubazir.

 

Anggota Kastrat (Kajian Strategi dan Advokasi) IMKK, Rizki Januardi, menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program dalam konteks Ramadan menjadi hal penting agar kebijakan tetap tepat sasaran.

 

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang baik dan patut didukung. Namun, dalam momentum bulan Ramadan, perlu ada penyesuaian teknis baik dari sisi menu maupun waktu pembagian. Jangan sampai tujuan peningkatan gizi tidak tercapai karena mekanisme yang tidak adaptif terhadap kondisi siswa yang berpuasa,” tegas Rizki pada hari Jumat (27/2/2026).

 

Ia menambahkan, apabila makanan dibagikan pada jam sekolah saat siswa berpuasa, maka kualitas dan daya tahan makanan harus benar-benar diperhatikan hingga waktu berbuka. Selain itu, komposisi menu sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan energi saat sahur dan berbuka, dengan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral.

 

IMKK mendorong beberapa langkah perbaikan, di antaranya:

 

• Penyesuaian waktu distribusi makanan menjelang jam pulang sekolah atau mendekati waktu berbuka.
• Penyusunan menu khusus Ramadan yang lebih sesuai untuk konsumsi saat berbuka.
• Pengawasan kualitas makanan agar tetap layak konsumsi hingga sore hari.
• Transparansi standar menu dan SOP pelaksanaan selama bulan puasa.

 

Menurut Rizki, fleksibilitas kebijakan dalam situasi tertentu bukan bentuk kelemahan, melainkan wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

 

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif. Program yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakatnya,” tutupnya.

 

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar tetap efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, termasuk dalam momentum bulan suci Ramadan. (tim liputan).